Peraturan Nagari Guguk nomor 02 Tahun 2010

PERATURAN NAGARI GUGUK

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG RESTRIBUSI HASIL BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI GUGUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan asli Nagari, maka perlu digali sumber-sumber pendapatan yang sah,karena restribusi hasil bumi adalah salah satu dari sumber-sumber tersebut;

b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah maka Restribusi hasil bumi adalah salah satu Restribusi Daerah yang ditentukan oleh undang-undang tersebut;

c bahwa untuk pelaksanaan huruf a,b diatas,perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Nagari;

Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom,Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomoi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Nomor 3699);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980,tentang Penggolongan Bahan Galian C;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 tentang Sungai;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Restribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Restribusi Daerah;

10. Perda propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

11. Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN MUSYAWARAH NAGARI GUGUK.

dan

WALI NAGARI GUGUK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI GUGUK TENTANG RESTRIBUSI HASIL BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Guguk.

2. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintahan Nagari Guguk.

3. Wali Nagari adalah Wali Nagari Guguk.

4. Badan Musyawarah Nagari adalah Badan Musyawarah Nagari Guguk.

5. Wajib restribusi adalah orang-orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan restribusi diwajibkan membayar restribusi.

BAB II

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RESTRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama restribusi hasil bumi dipungut restribusi sebagai pembayaran atas hasil-hasil bumi yang dikeluarkan/dipasarkan oleh para agen/penyalur hasil bumi ,untuk peningkatan pendapatan asli Nagari,dengan sumber-sumber pendapatan seperti karet,padi,durian,kayu manis,pinang,galian c,dan hasil-hasil hutan.

Pasal 3

(1).Objek Restribusi adalah segala hasil bumi yang yang menurut peraturan wajib dipungut Nagari meliputi : Karet; Padi; Durian; Cacao/Coklat; Galian C; Kayu Manis; Pinang; Hasil hutan;

(2).Tidak termasuk objek restribusi adalah segala objek yang tidak tercantum pada ayat 1 (satu) diatas.

Pasal 4

Subjek restribusi adalah orang pribadi atau badan pengelola hasil bumi yang menjual atau memasarkan hasil bumi tersebut ke luar daerah.

BAB III

GOLONGAN RESTRIBUSI

Pasal 5

Restribusi Hasil Bumi digolongan restribusi jasa usaha.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENEMPATAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penempatan struktur dan besarnya tarif restribusi dimaksudkan atas tujuan untuk menggali sumber pendapatan Nagari dari hasil bumi yang dikelola oleh pihak ketiga.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1).Struktur tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi/jenis hasil bumi yang dikeluarkan.

(2).Struktur dan besarnya tarif restribusi hasil bumi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Guguk dengan persetujuan Badan Musyawarah Nagari Guguk.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Restribusi yang tertuang dipungut diwilayah Nagari Guguk.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1).Pemungutan restribusi tidak dapat diborongkan.

(2).Restribusi yang dipungut berdasarkan jenis/klasifikasi hasil bumi yang dikeluarkan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

(1).Dalam hal wajib restribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Nagari dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.250.000,- setiap bulan dari restribusi yang terutang.

(2).Apabila wajib restribusi tidak mengidahkan sanksi atau denda tersebut pada ayat 1 (satu) diatas maka pemerintahan Nagari melarang wajib restribusi menjalankan usahanya sampai retribusi yang terhutang beserta dendanya dibayarkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan penempatannya pada Lembaran Nagari Guguk.

DITETAPKAN DI : GUGUK

PADA TANGGAL : Mei 2010

WALI NAGARI GUGUK

= ZALDI ST.RAJO INTAN =

Diundangkan di : GUGUK

Pada tanggal : Mei 2010 SEKRETARIS NAGARI GUGUK

= DANI CANDRA =

Tentang nagariguguk

Nagari Guguk Kecematan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, membawahi 4 Korong, Pasar Surau, Pasar Kerambie, Kandang Ampek dan Padang Lapai
Pos ini dipublikasikan di Artikel. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s